Negara dalam Korporasi: Politik Kekuasaan di Tubuh BUMN Indonesia - Southeast Asian Studies

Dalam dekade terakhir, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan lagi sekadar entitas ekonomi, melainkan telah menjadi arena politik paling dinamis di Indonesia. Melalui riset komprehensif dan analisis mendalam, buku "Negara dalam Korporasi: Politik Kekuasaan di Tubuh BUMN Indonesia" membongkar bagaimana kekuasaan negara bekerja dari balik dewan komisaris, ruang rapat direksi, hingga jaringan loyalitas yang membentang dari istana hingga ruang korporasi.

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad menulis buku ini sebagai peta intelektual untuk memahami politik ekonomi Indonesia dari era Presiden Joko Widodo hingga awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memadukan data resmi, laporan media, dan pembacaan teoritik yang tajam untuk memperlihatkan bahwa BUMN bukan sekadar "mesin ekonomi negara," melainkan juga ruang reproduksi kekuasaan tempat elit politik, militer, dan teknokrat saling berkelindan.

? Isi dan Fokus Buku

Analisis pola pengangkatan direksi dan komisaris di BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, Telkom, PTPN, BULOG, MIND ID, dan Bank Himbara. Penelusuran latar belakang sosial, politik, agama, dan jaringan keluarga para pimpinan BUMN dari era Jokowi ke Prabowo. Kajian atas state capitalism Indonesia — di mana negara, partai politik, dan korporasi melebur menjadi satu sistem kekuasaan. Pembacaan kritis terhadap praktik rangkap jabatan, politik balas budi, dan profesionalisasi semu di tubuh BUMN. Refleksi tentang masa depan relasi antara negara, bisnis, dan demokrasi di Indonesia.

? Mengapa Buku Ini Penting

Buku ini memberikan wawasan segar tentang bagaimana negara modern beroperasi melalui korporasi publiknya. Ia mengajak pembaca untuk melihat sisi lain dari "politik ekonomi kekuasaan" — bahwa kekuatan sesungguhnya di Indonesia sering tersembunyi bukan di gedung parlemen, tetapi di balik struktur bisnis milik negara.

Karya ini menjadi referensi penting bagi:

Akademisi dan mahasiswa ilmu politik, ekonomi, dan hukum. Peneliti kebijakan publik, jurnalis, dan analis pemerintahan. Masyarakat yang ingin memahami siapa sebenarnya yang memegang kendali ekonomi Indonesia.